Breaking News
UMK

Bantuan Modal Usaha 2021

Download Atau upgrade aplikasinya disini

BANTUAN MODAL USAHA DAN CARA DAFTARNYA

BANSOS

Pandemi saat ini sangat meresahkan seluruh dunia,terutama di negara kita dan sangat berpengaruh dalam perekonomian masyarakat.

Adapun bantuan suntikan bantuan modal Rp 20 juta sampai Rp 200 juta dari pemerintah segera cair, buruan siapkan NPWP dan KTP bro.

Masa pandemi Covid-19 ini memang sangat berdampak ke masyarakat, salah satunya yang menerima dampak besar adalah para pelaku UKM.

Maka dari itu, pemerintah pun menyiapkan berbagai bantuan untuk membantu pelaku UKM agar bisa bertahan.

Mungkin saudara sudah tahu soal bantuan langsung tunai UMKM atau BLT UMKM Rp 1,2 juta.

BIP 2021 ini dibuka untuk para pelaku usaha yang terjun di dalam usaha tertentu.

Totalnya ada 13 jenis usaha pariwisata sesuai UU No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, serta pelaku usaha di subsektor kuliner, kriya, fashion.

Perlu diketahui BIP Kemenparekraf ini terdiri dari dua jenis.

Yaitu BIP JPU dan juga BIP Reguler. Apa perbedaannya?

BIP JPU merupakan bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA (Pengguna Anggaran) dalam bentuk dana uang untuk penambahan modal kerja dan/atau investasi aktivasi tetap dalam rangka membantu keberlangsungan usaha pelaku usaha parekraf, khususnya untuk bertahan menghadapi efek pandemi Covid-19.

Sedangkan BIP Reguler adalah jenis bantuan yang sama yang diberikan pada para pelaku usaha parekraf untuk meningkatkan kapasitas usaha/produksi pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif, jadi tidak terikat waktu pandemi.

Besaran jumlah bantuan disesuaikan dengan hasil kurasi dengan jumlah maksimal Rp 200.000.000 per penerima untuk BIP Reguler, dan sebesar Rp 20.000.000 per penerima untuk BIP JPU).

Dana ini berasal dari Pemerintah yang disalurkan melalui Kemenparekraf.

Kemudian, dana ini akan ditransfer secara langsung ke alamat rekening penerima bantuan.

UMK

Syarat-syarat mendapatkan BIP JPU dan BIP Reguler:

BIP JPU

1. Badan usaha yang bergerak di 3 subsektor ekonomi kreatif:

2. kuliner, kriya atau fesyen;

3. Pemilik/penanggungjawab Usaha Warga Negara Indonesia ber-KTP;

4. Untuk semua jenis badan usaha dan UMKM yang memiliki NIB;

5. Memiliki NIB yang terdaftar pada sistem OSS;

6. Memiliki NPWP atas nama badan usaha atau perorangan; Minimal usaha sudah berdiri 1 tahun;

7. Tidak sedang mendaftarkan atau mengajukan program bantuan pemerintah sejenis di Kemenparekraf/Baparekraf pada tahun berjalan.

Cara Daftar Bantuan UMKM 

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, program bantuan produktif bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berlaku bagi semua sektor. Hal ini agar terjadi penyebaran stimulus pemulihan ekonomi yang proporsional.

Cara Daftar Bantuan UMKM menjadi hal yang sering ditanyakan saat ini, Banpres UMKM atau BLT Bantuan UMKM merupakan salah satu bantuan sosial yang dicanangkan pemerintah pada saat terjadi pandemi yaitu program Bantuan Presiden atau Banpres Produktif bagi pengusaha kecil yang disebut dengan Usaha Mikro. Program Bantuan Presiden (BPUM).

Berikut Cara Daftar Bantuan UMKM

Cara mendapatkan bantuan UMKM sebesar Rp. 2,4 juta cukup mudah. Pengusaha UMKM bisa langsung mendaftarkan diri ke kantor koperasi di daerah setempat atau kota domisili. Pelaku UMKM yang sudah mendaftar kemudian akan diidentifikasi dan diusulkan oleh Lembaga Pengusul. Kelembagaan tersebut terdiri dari Dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM Provinsi dan Kabupaten / Kota, koperasi yang sudah berbadan hukum, Kementerian / Lembaga.

Pengusul bantuan pemerintah lainnya adalah perusahaan perbankan dan pembiayaan yang terdaftar di OJK, dan Lembaga Penyalur Kredit Program Pemerintah yang terdiri dari BUMN dan BLU. Setelah itu, data yang sudah terkumpul akan dilakukan verifikasi layak tidaknya menerima bantuan UMKM oleh Kementerian Koperasi dan UKM bersama Kementerian Keuangan dan OJK.

Jika para pelaku UMKM layak mendapatkan bantuan tersebut, maka dana langsung ditransfer ke rekening masing-masing pelaku dan penerima UMKM. Selain itu, pelaku UMKM yang akan mendaftar harus memenuhi persyaratan pendaftaran, antara lain: Pelaku UMKM saat ini belum mendapatkan modal kerja dan kredit investasi dari bank. Pelaku UMKM adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dan memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).

UMKM memiliki usaha mikro yang dibuktikan dengan adanya surat pengajuan dari pengusul yang menyatakan bukan Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) UMKM bukan anggota TNI / Polri dan bukan pegawai BUMN / BUMD. Bantuan Langsung Tunai (BLT) Rp. 2,4 juta untuk pelaku UMKM di Indonesia dipastikan akan dilanjutkan hingga tahun 2021. Perpanjangan BLT UMKM dilakukan karena banyak pelaku UMKM yang belum mendapatkan bantuan tersebut pada tahun 2020 sebelumnya.

Oleh karena itu, jika Anda belum menerima BLT dalam setahun terakhir, maka Anda dapat mendaftar ulang program banpres produktif tahap 3 (tiga). Untuk mengetahui syarat dan cara mendaftar UMKM secara online sehingga tidak perlu datang langsung. Kepada Dinas Koperasi, berikut akan dijelaskan cara mendaftar hingga mendapatkan bantuan UMKM pada artikel ini.

Persyaratan dan Proses Untuk Mendapatkan Bantuan UMKM

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyuarakan bagi setiap pengusaha mikro yang belum mendapat modal dan pembiayaan dari perbankan untuk mendaftarkan diri segera. Tempat mendaftar melalui kantor koperasi terdekat atau tempat domisili. Para pengusaha mikro wajib mengikuti dalam acara pembinaan dengan harapan program pendampingan usaha mikro produktif dapat menyalurkan bantuan ini secara tepat sasaran dan juga tepat waktu.

sehingga UMKM yang tengah mengalami kendala segera kembali produktif. kriteria pelaku usaha yang ingin menerima bantuan ini. Salah satunya adalah tidak melakukan pinjaman di bank. Untuk lebih jelasnya berikut ini persyaratan untuk mendapatkan bantuan UMKM senilai 2,4 juta dari pemerintah:

  1. Tercatat sebagai WNI (Warga Negara Indonesia)
  2. Memiliki NIK (Nomor Induk Kependudukan)
  3. Memiliki usaha mikro atau UMKM
  4. Bukan ASN, TNI/Polri dan karyawan/BUMD
  5. Tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari bank/Kredit Usaha Rakyat (KUR)
  6. Bagi pelaku usaha mikro yang memiliki KTP berbeda domisili usaha, dapat melampirkan Surat Keterangan Usaha (SKU)

Sertifikat Bisnis (SHU) seringkali tidak dimiliki dan berarti pelamar gagal untuk lulus. Solusinya adalah bikin Surat Keterangan Usaha atau SKU yang bisa diperoleh dari kantor desa tempat usaha berada. Perlu diperhatikan, UMKM dapat mengajukan permohonan meskipun domisili KTP dan tempat usahanya berbeda. Jika memenuhi syarat, calon penerima bantuan UMKM wajib melengkapi datanya untuk segera mendaftar sebagai penerima UMKM Banpres Rp 2,4 juta. Berikut data yang harus dilengkapi:

UMK

  1. Nomor Induk Kependudukan (NIK)
  2. Nama lengkap menurut KTP
  3. Alamat tempat tinggal menurut KTP
  4. Bidang usaha
  5. Nomor telepon
  6. Nomor akun

Setelah pendaftar mengajukan program Banpres BPUM atau BLT UMKM dan dinyatakan lulus, bank penyalur akan memberikan notifikasi melalui pesan singkat (SMS). Selanjutnya, setelah menerima pesan singkat (SMS) penerima program Banpres BPUM atau BLT UMKM diharapkan segera melakukan verifikasi dengan bank penyalur. Selanjutnya bank akan melakukan verifikasi ulang dan proses pencairan bisa dilakukan.

Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Hanung mengatakan, UMKM yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan bisa datang atau melakukan konfirmasi telepon ke kantor koperasi dan UKM daerah setempat. Caranya adalah dengan mengkonfirmasikan terhadap dinas yang menangani koperasi dan UKM untuk diusulkan menjadi calon penerima BPUM. Kemudian dinas akan mengusulkan ke Kemenkop UKM.

Pencarian Berdasarkan Kata Kunci

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *